PATI – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati menyampaikan pandangan keagamaan terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui forum bahtsul masail, mereka menegaskan bahwa kebijakan pajak sebaiknya tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.
Hasil kajian yang disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Pati itu telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pati, tepatnya di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sabtu (19/7/2025). Rombongan PCNU diterima oleh Plt Kepala BPKAD Febes Mulyono serta Plt Sekretaris Daerah, Riyoso.
Rais Syuriyah PCNU Pati, KH Minanurrohman, menyampaikan bahwa dalam pandangan fikih, pemungutan pajak diperbolehkan sepanjang mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pajak harus dilandasi pertimbangan yang matang, serta menghindari hal-hal yang bisa memberatkan warga secara berlebihan.
“Kami berharap penarikan pajak dilakukan dengan adil, tidak menyulitkan masyarakat kecil, dan hasilnya benar-benar kembali untuk kemaslahatan bersama. Bila masih ada warga yang merasa keberatan, tentu hal itu layak untuk ditinjau kembali secara bijak,” ujar KH Minanurrohman.
Senada dengan itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Pati, H Yusuf Hasyim, mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan bertahap. Ia juga berharap ada kebijakan khusus untuk warga yang kurang mampu, agar tidak terdampak secara langsung oleh kenaikan tersebut.
Sementara itu, Plt Sekda Pati, Riyoso, menyambut baik masukan dari PCNU Pati. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah menyediakan mekanisme pengajuan keringanan bagi masyarakat yang merasa terbebani. Dirinya juga menegaskan bahwa kenaikan PBB dilakukan setelah melalui pertimbangan dan akan diarahkan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pati.
(*)
