Organisasi Perempuan Jateng Bahas Masalah Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Foto: Dok. Ivan Indrakesuma)
KARANGANYAR, Kanalmuria.com – Di Brahma Room Ramada Hotel Solo pada hari Senin (9/12/2024) sejumlah pimpinan perusahaan, perwakilan rumah sakit di Jawa Tengah, sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di wilayah Soloraya, dan pihak-pihak yang terlibat berkumpul untuk membahas nasib dan kesejahteraan pekerja.
Dengan bantuan Konsultan Pembangunan Kekayaan Manusia (Human Capital Development Consultant), organisasi Perempuan Pemimpin Indonesia (Perpina) DPD Jawa Tengah dan BPJS Kesehatan, diadakan seminar High Level Update Forum 2024 dengan tema Future of Human Capital and Social Security.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M. Aditya Warman, CEO PT Indonesia Servant Service (ISS) Indonesia Mohammad Sofyan, dan CEO & Founder Human Capital Development Consultant Endang Tri K. Sukarso, S.E., M.M. adalah beberapa dari banyak pembicara yang diundang ke acara tersebut.
Selain itu, Yanuar Effendi, S.T., Wakil Ketua Bidang Usaha Abadi Group, dan Iftida Yasar, S.H., M.Psi., Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, bertindak sebagai moderator diskusi.
Aditya Warman berbicara tentang perkembangan dan dampak dunia usaha setelah keputusan MK No.168/PUU.XXI/2023, dan Endang berbicara tentang bagaimana pemimpin membantu meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan dan mengontrol produktivitas pekerja. Terakhir, Sofyan menjelaskan dari perspektif pengusaha, mengatakan bahwa digitalisasi meningkatkan produktivitas perusahaan untuk menilai outsourcing.
Sofyan mengakui bahwa pengusaha sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah tentang jaminan kesehatan ini. Sebaliknya, bisnis sangat menyadari dampak dari perubahan kebijakan terkait ketenagakerjaan, terutama upah minimum. Tapi Sofyan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, peningkatan UMK/UMP harus mendorong pengusaha dan bisnis untuk berpikir lebih jauh ke depan
Terakhir, Iftida Yasar, anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mengingatkan kembali keputusan MK tentang masalah upah. Ia menekankan bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menaikkan UMP pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen dari UMP pada tahun 2024. Dia mengungkapkan kekhawatiran kebijakan.
Dia kemudian menyatakan bahwa kami mendorong perbaikan sistem BPJS Kesehatan dalam hal pelayanannya, dan salah satu contohnya adalah penggunaan AI. (KRA)
