Banyak Anak Jadi Korban Gempa Cianjur, KPAI Buka Posko Pengawasan

CIANJUR, KanalMuria – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut
memberi pengawasan kepada anak korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. KPAI juga
telah mendirikan tiga posko di lokasi.
“KPAI telah melakukan pengawasan pada 24-26 November 2022 di tiga titik posko
pengungsian, yakni Desa Sukamaju, Desa Mekar Sari, dan Desa Limbangansari,
Kecamatan Cianjur,” kata komisioner KPAI Ai Maryati Solihah dalam keterangan
tertulisnya, Sabtu (26/11).
Dalam pengawasannya, KPAI memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama,
berkoordinasi dengan BNPB dalam mengidentifikasi korban dewasa dan anak secara
terpisah. Kedua, KPAI meminta BNPB serta tim SAR gabungan segera
mengidentifikasi 39 korban yang hilang. Dikhawatirkan masih banyak anak korban yang
belum ditemukan.
“Kementerian dan lembaga terkait, Kemensos RI, Kemen PPPA RI, dan BNPB
penting segera membangun data terpilah korban dewasa dan anak sebagai dasar
perencanaan pelaksanaan penanganan korban secara optimal,. Terutama terhadap
dukungan logistik dan pemulihan psikososial bencana spesifik bagi anak dalam situasi
darurat,” katanya
Kementerian PUPR dan BNPB juga direkomendasikan merespons buruknya fasilitas
sanitasi di area pengungsian. Hal ini guna menghindari timbulnya beragam masalah
baru pada kesehatan keluarga dan anak.
Lalu, Kemensos, Baznas, hingga KPPPA RI disarankan meningkatkan penyaluran
bantuan dengan data yang terintegrasi. Hal ini guna menghindari tersendatnya, bahkan
tidak meratanya bantuan, terutama kebutuhan perempuan dan anak.
“Diperlukan evaluasi berkala yang melibatkan para pemangku kepentingan dan
koordinasi berkelanjutan guna menjangkau titik-titik lokasi pengungsian yang belum
terjangkau,” ujarnya.
“Agar dapat mengoptimalkan penyediaan dan distribusi logistik perlengkapan dan
makanan ramah anak yang spesifik, seperti susu formula, susu anak pertumbuhan,
MPASI (makanan pendamping ASI), makanan tambahan balita, kebutuhan obat-obatan
dan gizi anak, children kit dan baby kit yang harus terintegrasi dalam pasokan logistik
ke posko-posko pengungsian,” tambahnya.
Selanjutnya, pihak terkait juga disarankan membangun kolaborasi dengan masyarakat
dan dunia profesi dalam memastikan layanan psikososial dan dukungan keluarga,
terutama anak-anak, yang saat ini masih minim penanganan dan dalam situasi
terdampak psikologis. Yakni agar segera dilakukan asesmen penanganan dukungan
psikologis dengan melibatkan psikolog dan psikolog klinis.
“Kementerian dan lembaga terkait, Kemenag RI dan Kemendikbud RI, agar segera
melakukan upaya pendataan anak di posko-posko pengungsian untuk mendapat program
mitigasi pendidikan kurikulum dalam situasi bencana. Selain itu, penting memastikan
bantuan terhadap sekolah-sekolah dan madrasah serta lembaga pendidikan lainnya yang
terdampak untuk segera diperbaiki agar menjadi prioritas mengembalikan situasi anak
pada kondisi yang berangsur normal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kementerian Kominfo dan seluruh pemangku kepentingan serta
masyarakat diminta bahu-membahu mengedukasi literasi kebencanaan secara digital

maupun sosial. Serta menghindari berita hoax dan simpang-siurnya informasi gempa
susulan yang menimbulkan kepanikan sosial.
“Untuk itu, sangat penting dilakukan rechecking (pemastian kembali) supaya dapat
menyeleksi dan tidak memberikan informasi yang tidak benar,” katanya.
Terakhir, KPAI juga mengajak seluruh warga masyarakat Cianjur menjadi bagian
dalam melindungi anak-anak korban gempa dalam kerangka penguatan pemenuhan hak
dan perlindungannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.
“Bahwa anak korban situasi darurat di dalamnya mereka yang menjadi korban
bencana alam memiliki hak atas pemenuhan hak dan perlindungan khusus agar anak-
anak mendapat penanganan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya serta menikmati
kehidupan secara wajar,” harapnya. (ok/syn)