Launching Aplikasi BA’SO untuk Kelola Bansus yang Lebih Transparan

CILACAP, KanalMuria – Guna mempermudah pengelolaan BANSUS (Bantuan Keuangan Khusus) di tingkat desa, dan sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat, Penjabat (Pj) Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar melaunching dan menyosialisasikan Aplikasi BANSUS ONLINE (BA’SO).  Aplikasi ini ditujukan kepada seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap, pada Rabu (31/05) di Ruang Gadri Pendopo Kabupaten Cilacap secara luring maupu daring.

Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, menjelaskan, aplikasi BA’SO dirancang untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam mengelola penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus (BANSUS).

“Melalui aplikasi BA’SO ini diharapkan dapat memudahkan Pemerintah Desa dalam perencanan dan pengendalian BANSUS di desanya masing-masing, sehingga jelas Pemdes ini mengajukan BANSUS untuk apa-apa saja. Nanti semuanya bisa dilihat melalui aplikasi ini,” tuturnya, dikutip dari cilacapkab.go.id.

Menurut Yunita, penggunaan BANSUS perlu dilakukan evaluasi sesuai dengan prioritas nasional. Maka dari itu, Pemkab Cilacap mengambil kebijakan yang diprioritaskan pada penanganan bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.

“Sebetulnya ada ketentuan yang mengatur pemberian bansus ini. Maka kita buat karena saat ini fokus pada kemiskinan ekstrem yang menyangkut pendidikan, kesehatan kemudian infrastruktur. Kita fokus ke sana supaya 2024 nanti kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cilacap 0 persen. Karena ini mandat atau hal yang menjadi cita-cita kita di 2024 dari Pak Presiden Jokowi,” terang Yunita.

Berdasarkan data, terdapat 37 Desa Miskin Ekstrem dan 73 Desa Miskin di Kabupaten Cilacap. Dari kategori tersebut, terdapat 11 Desa yang berada pada kategori miskin ekstrem dan juga miskin.

Sementara berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022, terdapat desa di Kabupaten Cilacap yang termasuk ke dalam kategori desa miskin ekstrem tetapi juga masuk ke dalam kategori maju ataupun mandiri.

Melihat data tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menentukan rencana besaran alokasi dan lokasi BANSUS mengkombinasikan dasar penentuan tersebut sehingga diperoleh pemrioritasan Desa Prioritas I (Miskin Ekstrem) maksimal Rp 500 juta, Desa Prioritas II (Desa Miskin) paling banyak Rp 400 juta dan Desa Prioritas III (Tidak Miskin), maksimal Rp 300 juta.

“Itu angka maksimal, jadi dibagi seperti itu. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya mereka bisa memberikan usulan kepada kita, masukan, kemudian nanti kita memberikan dengan peruntukkan yang benar,” imbuh Pj Bupati.

Selain itu, lanjut Yunita, usulan dari Kepala Desa harus sesuai, baik by name by address maupun ukuran dan ketebalan jika terkait pembangunan jalan.

“Kemudian usulan dari kades harus sesuai dengan kalau kepesertaan berarti by name by address. Kalau misalnya jalan berarti harus tahu ukurannya dan ada proposalnya. Diattach di dalam sistem sehingga nanti dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA, BPPKAD, dan Dispermades. Di Aplikasi juga sudah ada SSH (Standar Satuan Harga) nya, jadi standart satuan harganya sudah jelas masuk di dalam aplikasi,” jelasnya.

Penggunaan aplikasi ini bagi Pj Bupati Cilacap akan memudahkan pengajuan hingga pengelolaan BANSUS, memberikan standarisasi dan memberikan kontrol semua pihak terkait penggunaan BANSUS di Desa.

“Semuanya transparan dan publik akan bisa melihat usulan kades sebetulnya apa dan apa yang disetujui. Ini bantuan khusus yang dari Kabupaten. Menggunakan aplikasi supaya apa? Supaya mudah, terstandarisasi dan terkontrol oleh kita sebagai eksekutif oleh legislatif dan masyarakat,” ujarnya.

Untuk lebih mengetahui dan memahami dalam mengoperasikan Aplikasi BA’SO ini, nantinya akan dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi Sekretaris Desa dan 1 (satu) orang admin yang akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap pada tanggal 5,6,9 dan 10 Juni 2023 mendatang. (jt/ok)