Bantuan Multi Program Disiapkan, untuk Mempercepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KanalMuria – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan berbagai inovasi program dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satunya upaya memotong tahapan untuk mempercepat proses penanganan kemiskinan ekstrem

“Sekarang untuk keluarga miskin ekstrem yang belum mendapatkan BPJS langsung kita data dan datanya tidak perlu ke BPJS Kesehatan. Tetapi langsung di handle Kemenko PMK, sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kita potong, ada short cut untuk penanganan ini,” kata Muhadjir, Rabu (24/05).

Muhadjir menerangkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah memberikan arahan dan persetujuan agar masyarakat dengan status miskin ekstrem dapat memperoleh bantuan multi-program.

Nantinya masyarakat akan dapat memperoleh bantuan dari Kemensos berupa PKH atau BPNP, serta bantuan dari dana desa, dan Bansos dari pemerintah daerah, atau bahkan dari CSR sekaligus.

“Nanti setiap masyarakat bisa memperoleh bantuan multi-program sekaligus. Bisa dari Kemensos, dana desa, pemerintah daerah, bahkan juga CSR. Sampai nominalnya sesuai dengan batas kemiskinan ekstrem yaitu 1,9 dollar per hari,” ungkap Muhadjir, dikutip dari laman KemenkoPMK.

Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga turut memberikan penjelasan hasil dari rapat yang diadakan cukup menggembirakan. Karena upaya penurunan kemiskinan ekstrem telah mendapat pujian dari World Bank. Ma’ruf Amin berharap pada 2024 kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen.

Untuk itu, Wapres Ma’ruf Amin akan terus mendorong perbaikan data P3KE untuk disempurnakan. Sehingga kantong-kantong kemiskinan dapat terbaca dan dapat langsung ditindaklanjuti untuk diberikan intervensi dan bantuan secara langsung.

Wapres Ma’ruf Amin juga menerangkan bahwa akan ada penyesuaian anggaran-anggaran yang tersedia untuk dapat dioptimalkan agar dapat turut digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Oleh karena itu akan ada pergeseran-pergeseran (anggaran) untuk mendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrem ini,” ujar Ma’ruf Amin.

Selain itu, Ma’ruf Amin juga akan lebih mendorong partisipasi pemerintah daerah agar turut serta memperhatikan persoalan tersebut. Menurutnya pada hakikatnya penanganan kemiskinan juga menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah.

Sebelumnya, MenkoPMK Muhadji Effendy, menghadiri rapat pleno yang diagendakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin guna membahas perkembangan pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pada Rabu (24/05) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Rapat pleno ini merupakan yang ke II setelah terbitnya Inpres pada 8 Juni 2022 lalu.

Muhadjir menerangkan, agenda tersebut merupakan evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem sejauh ini.

Tidak hanya itu, Muhadjir menjelaskan bahwa telah dihabas juga skenario berikutnya yang akan dilakukan agar pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen.

“Sekarang posisi kita kalau berdasarkan informasi dari BPS per September 2022 angka kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,76 persen, tetapi dari Bank Dunia menyampaikan posisi kita 1,5 persen, jadi lebih rendah,” ucap Muhadjir.

Hadir dalam rapat kali ini, Mendagri Tito Karnavian, Wamen Keuangan Suahasil Nazara, Mensos Tri Rismaharini, Menaker Ida Fauziah, MendesPDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Presiden Moeldoko, serta Staf Khusus Presiden Arif Budimanta. (eds/soe)