Perkuat Ketahanan Pangan dengan Regenerasi Tenaga Kerja Pertanian

TEMANGGUNG, KanalMuria – Pijar Foundation berkolaborasi dengan Kalandra Nusantara melaksanakan kegiatan Diskusi dan Dialog Interaktif dengan tema “Potensi Ketahanan Pangan Lokal dan Regenerasi Tenaga Kerja Pertanian” dalam penyelenggaraan Townhall Muda Temanggung yang bertempat di Pasar Papringan Temanggung, Jumat (19/05).

Kepala DKPPP Temanggung, Joko Budi Nuryanto, OISCA, Dwi Utami, Local Kolaborator Kalandra Nusantara, Arya Pradana Wirawan beserta tim dan seluruh peserta hadir dan mengikuti kegiatan tersebut.

Arya Pradana Wirawan selaku Local Kolaborator dari Kalandra Nusantara mengatakan, Townhall Muda ditujukan sebagai forum inovatif dan kolaboratif yang strategis bagi para strategic player untuk mengenalkan ide dan inovasinya, serta mewujudkan gerakan dan ekosistem kolaborasi pemerintahan (collaborative governance) di dalam sektor publik, swasta, dan komunitas.

“Menjadi wadah berbagi tips, semangat, dan inspirasi, membagun ekosistem collaborative governance, serta memberikan ruang membangun jejaring riil dan mampu membuka peluang kolaborasi sebagai instrumen pemecahan isu-isu kompleks di Indonesia dengan pendekatan yang inovatif,” katanya.

“Kurangnya pengawasan dan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi kendala bagi regenerasi petani. Adapun dari aspek kesejahteraan, petani masih menghadapi masalah ekonomi yang serius, seperti akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan pasar. Selain itu, petani seringkali ditinggalkan oleh sistem pasar yang tidak adil, sehingga mereka kesulitan untuk menghasilkan pendapatan yang layak dari usaha pertanian mereka,” imbuhnya, dikutip dari temanggungkab.go.id.

Tidak berhenti di situ, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat atau komunitas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

“Salah satu upaya kolaborasi yang krusial untuk menyelesaikan masalah di bidang ketahanan pangan dapat dilakukan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan yang berorientasi pada ketahanan dan kedaulatan pangan,” kata Arya Pradana.

“Kebijakan harus melibatkan berbagai stakeholder dan didasarkan pada data dan informasi yang akurat tentang kondisi pertanian dan pangan di daerah untuk mencapai dan mempertahankan swasembada berkelanjutan bagi komoditas pangan,” sambungnya. (jt/ok)