Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Adib Khumaidi (Foto: Dok IDI)
JAKARTA, KanalMuria – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Adib Khumaidi meminta pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Dia menilai masih banyak permasalahan di bidang kesehatan yang harus diprioritaskan sebelum membahas RUU Kesehatan.
Penolakan yang diutarakan berbagai pihak terhadap RUU Kesehatan, lanjutnya, juga harus ditanggapi pemerintah secara serius. Sebab, jika pembahasan terus berlanjut hingga tingkat (TK) II, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional.
“Hal ini pasti akan berdampak kepada terganggunya stabilitas nasional karena pelayanan publik di bidang kesehatan untuk masyarakat akan menjadi terdampak,” kata Adib dalam keterangan tertulis, Senin (10/04).
Menurutnya, RUU Kesehatan juga berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas kesehatan. Padahal, sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang seharusnya diatur Warga Negara Indonesia (WNI) sendiri.
Adib menyebut pasar bebas yang intinya individualisme dan kapitalisme jelas telah menyalahi sistem sosialisme yang dianut Presiden Pertama RI, Soekarno. Yaitu pada sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai informasi, RUU Kesehatan telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-16, Selasa (14/02).
“Kami menanyakan apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI,” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pertanyaan itu kemudian disetujui sebagian anggota dewan yang hadir secara fisik. (iby/soe)
