Cegah Ketertarikan Anak pada Terorisme, Mensos: Pemda Harus Turun Tangan

JAKARTA, KanalMuria – Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyebut pemerindah daerah (pemda) memegang peranan penting dalam upaya pencegahan anak-anak terpapar terorisme. Karena itu, upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting dibanding penanganan.

“Karena di pencegahan itu lah, kita bisa menangani anak itu agar tidak tertarik ke tindakan terorisme,” kata Mensos Risma dalam acara ‘Rangkaian Training of Trainers (ToT) tentang Proses Asesmen Psikososial untuk Anak-anak yang Terasosiasi dengan Kelompok Teroris dan Ekstremis Kekerasan di Indonesia’ di Jakarta, Selasa (14/03).

Sebagai gambaran, Mensos membagikan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Surabaya 2010-2020 dalam pencegahan terorisme. Dia mengungkapkan, saat itu pihaknya membentuk tim untuk menangani korban maupun pelaku.

“Saat itu saya mendalami terus membentuk tim baik yang menanngani korban maupun pelaku,” ujar Risma dikutip dari laman Kemensos.

Tidak hanya pemda, keluarga dan lingkungan masyarakat juga diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan terorisme dan paham ekstremis kekerasan pada anak-anak. Mensos juga menyarankan untuk melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Kementerian Agama.

Keterlibatan dua kementerian itu karena melihat fenomena anak terpapar terorisme dan ekstremis kekerasan dapat terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, baik guru maupun orangtua di rumah berpengaruh kuat pada pemikiran dan tindakan anak-anak.

“Karena di sekolah-sekolah level pendidikan SMP SMA saat itu di Surabaya dimasuki para alumni, kemudian mereka melakukan intervensi terorisme dan paham ekstremis kekerasan untuk mempengaruhi siswa-siswi,” jelas eks Wali Kota Surabaya.

Berdasarkan pengalaman Risma sebagai Wali Kota Surabaya, dia juga menutup seluruh aktivitas sekolah pada hari Sabtu dan Minggu. Pihaknya juga melibatkan Kecamatan dan Kelurahan untuk masuk mendampingi di sekolah-sekolah pada hari Jumat.

Untuk diketahui, kegiatan ToT diselenggarakan pada 15 – 17 Maret 2023 oleh the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Sosial.

Kegiatan itu bertujuan memberikan panduan komprehensif bagi psikolog dan pekerja sosial dalam melakukan asesmen psikososial anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstrimis kekerasan.

Sejak tahun 2018, UNODC telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstremis kekerasan. Upaya ini sejalan dengan prioritas di bawah Pilar 1 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme 2020 – 2024 (RAN PE).

Sementara itu, Kementerian Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial berbasis residensial bagi keluarga dan anak yang terpapar radikalisme dengan tingkat rendah hingga sedang. Layanan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, terapi psikososial dan mental spiritual, dukungan keluarga, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, dan dukungan aksesibilitas seperti pendidikan. (iby/syn)