Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Mawahib menjadi narasumber dalam Prime Topic Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. (Foto: Dok DPRD Jateng)
SEMARANG, KanalMuria – Penanggulangan kemiskinan ekstrem perlu menjadi perhatian serius. Anggota Komisi E DPRD Jateng Mawahib mengatakan, perlu ada sinergisitas antara pemerintah, legislatif (DPRD), serta swasta supaya bisa merumuskan penanggulangan maupun penanganan kemiskinan ekstrem.
Dalam Dialog Prime Topic, Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Mawahib mengatakan sebenarnya masalah kemiskinan ada di setiap kabupaten/kota. Bahkan lima daerah seperti Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Brebes, dan Rembang masuk urutan paling bawah untuk daerah yang masih terdapat warga miskin.
Namun, lanjut Mawahib, untuk sekarang ini ada lagi penggolongan kemiskinan ekstrem. Karena itu pola penanganan dan penanggulangannya pun harus diubah.
Dikutip dari dprd.jatengprov.go.id, DPRD dalam hal ini Komisi E, lanjut politikus Partai Golkar itu, ada tiga poin yang dkemukakan. Pertama pemerintah harus bisa menekan biaya pengeluaran masyarakat. Fokus pada program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) maupun dana insentif kepada warga yang bersifat produktif. Misalnya, program bantuan Jateng Sehat dan Beasiswa Siswa Miskin.
Kedua, kata Mawahib, bagaimana meningkatan pendapatan masyarakat melalui kemudahan mendapatkan akses perbankan. Dia meminta Bank Jateng bisa segera berkolaborasi dengan bank-bank pelat merah di pusat untuk bisa memaksimalkan potensi usaha yang ada.
Tidak dipungkiri, pandemi Covid-19 masih terasa akan kelesuan dunia usaha terutama pada sektor manufaktur. “Usaha padat karya di Jepara saja sudah banyak pengurangan tenaga kerja. Makanya pemetaan warga miskin ekstrem juga harus jelas,” ucapnya.
Ketiga, lanjutnya, meminimalisasi kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah kabupaten/kota supaya bisa mendata ulang kembali permasalahan maupun data-data daerah miskin. Pembanguan infrastruktur fisik maupun nonfisik untuk segera diwujudkan, seperti sanitasi, jambanisasi, drainase, renovasi rumah tidak layak huni.
Sementara Kepala Dinas Sosial Jateng Harso Susilo menyatakan, Pemprov Jateng telah berupaya menangani kemiskinan ekstrem. Sejumlah program mulai dilaksanakan seperti dengan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, listrik murah, Kartu Jateng Sejahtera (KJS), hingga Beasiswa Siswa Miskin (BSM).
“Sebagaimana dikemukakan Pak Mawahib, semua alokasi anggaran untuk penurunan kemiskinan kami tambah di APBD 2023. Penerima manfaat KJS sebanyak 12.764 mendapat Rp 370.000 per bulannya, ini baru pertama kali naik dari sebelumnya cuma Rp 200.000,” kata dia.
Pasalnya ia mempertimbangkan angka kemiskinan ekstem Rp 322.170 per kapita per bulan. Sehingga untuk mengangkat 1,97 juta warga miskin ekstrem di Jateng, Rp.200.000 tidak cukup. (tra/ion)
