Pemkab Kudus Dorong Pemdes Optimalkan Kelonggaran Dana Desa

KUDUS, KanalMuria – Para kepala desa (kades) di Kabupaten Kudus didorong menyusun program untuk memajukan desa dan perbaikan fasilitas publik. Bupati Kudus, Hartopo menyampaikan, setelah digunakan untuk penanganan Covid-19, dana desa tahun ini dapat dimaksimalkan untuk pembangunan.

“Selama dua tahun, mandatory penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19. Pada 2023 ini, Alhamdulillah ada kelonggaran untuk pembangunan,” kata Hartopo dalam Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (17/2).

Dia menyebut, penggunaan dana desa merupakan alasan optimalnya penanganan Covid-19 di Kudus. Meski, perbaikan infrastruktur dan pembangunan desa harus tertunda.

Karena itu, menurut Hartopo, kelonggaran dana desa tahun 2023, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Seperti penurunan angka stunting yang merupaan program wajib.

Dengan kelonggaran itu, Bupati Kudus meminta para kades untuk mengembangkan potensi dan kearifan lokal. Itu bertujuan untuk memutar roda perekonomian, sehingga desa lebih maju.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyebut pembangunan masif tidak hanya dilakukan di Jakarta dan kota besar, tapi juga di desa. Karena itu, dia mengajak seluruh pemerintah desa untuk menggali potensi kearifan lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Dana desa setiap tahun itu mengalami peningkatan. Itu menjadi bukti dukungan pemerintah pusat bersama DPR RI, untuk memajukan desa,” ujarnya.

Tapi, Fathan mengingatan, penggunaan dana desa harus mematuhi aturan yang berlaku. Dia meminta kepada setiap perangkat untuk saling mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan dana desa.

“Langkah preventif harus dilakukan agar tidak ada pelanggaran,” tegasnya. (iby)