JAKARTA, kanalmuria.com – Pemerintah terus mendorong orang untuk beralih dari mobil bahan bakar konvensional atau ICE ke mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).
Saat ini, pemerintah memberikan insentif kepada kendaraan listrik dengan memberikan bebas PPnBM sebesar 0 (nol) persen, pengurangan PPN sebesar 11 persen dikurangi 10 persen, dan bebas bea impor masuk. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan lain, seperti membebaskan pemakaian di jalur ganjil-genap.
Namun, pemerintah melakukan satu hal yang kurang. Menurut Agus Purwadi, seorang peneliti otomotif dan akademisi di ITB Bandung, pemerintah juga harus berpartisipasi dalam pengembangan teknologi paling awal atau early adaptor.
Agus belum lama ini berbicara di Tangerang, mengatakan, “Paling tidak kenyataannya agar tahu persis, pemerintah di China agar masyarakat mau beli dan sebagai bagian dari edukasi itu sendiri, (pemerintah) harus tahu persis tantangan.”
Menurut pendapat Agus, mobil listrik harus segera digunakan oleh kendaraan operasional (pemerintah). “Apalagi saat ini ada yang jelas sudah lebih murah dari ICE dan hybrid,” katanya. Agus menambahkan, “Kalau (pemerintah) tidak mencoba real world maka kebijakannya jadi kebijakan yang tidak berdasarkan kondisi sesungguhnya.”
Selain itu, dia menyatakan bahwa biaya unit mobil listrik tidak terlalu mahal jika pemerintah ingin membelinya, karena harga mobil listrik sudah bersaing dengan mobil berbahan bakar minyak dan mobil hybrid.
Menurutnya, saat mencoba hybrid, hybrid menurunkan 49% BBM, sementara PHEV 70%. Dengan penurunan BBM, emisi turun, impor juga turun, dan harga BEV menjadi lebih murah. Sekarang BEV sudah murah, jadi dicoba.
Masalahnya dengan BEV adalah kita harus membuat ekosistemnya sendiri. Ekosistem itu adalah pelanggan listrik, jika perlu gratis nambah daya. Dia menyatakan bahwa meskipun pemerintah memberikan insentif, insentif infrastruktur belum diberikan. (DAP)
